BP Tapera Perkuat Kebijakan Hunian Pekerja Berbasis Hasil Kajian BRIN

Melalui kegiatan ini, BP Tapera berharap hasil kajian BRIN dapat menjadi landasan pengembangan kebijakan perumahan yang lebih inklusif, berbasis bukti, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kolaborasi antara kementerian, lembaga, pelaku industri, pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu memperkuat ekosistem penyediaan hunian bagi pekerja di Indonesia.

JAKARTA, 11 November 2026 – BP Tapera bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kementerian Ketenagakerjaan mendorong penguatan kebijakan penyediaan hunian yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pekerja di kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Diseminasi Hasil Kajian atas Kebutuhan Perumahan Pekerja/Buruh di Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus yang berlangsung di Gedung Widya Graha BRIN, Jakarta, Rabu (11/11).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Rapat Komite BP Tapera pada Juni 2026. Kajian tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai kebutuhan, minat, preferensi hunian, serta kemampuan pembiayaan pekerja sebagai bahan perumusan kebijakan perumahan yang lebih tepat sasaran.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa pekerja swasta, khususnya pekerja industri dan buruh, selama ini menjadi kelompok penerima manfaat terbesar dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sekitar 74–75 persen penyaluran FLPP diakses oleh kelompok pekerja tersebut. Namun, menurutnya, kebijakan perumahan perlu terus dikembangkan agar tidak hanya mempertemukan ketersediaan rumah dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga memperhatikan preferensi calon penghuninya.

“Selama ini pendekatan yang kita lakukan lebih banyak berbasis pada kesesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan pasokan. Ke depan, kita perlu mengetahui preferensi pekerja, termasuk pilihan mereka terhadap hunian milik maupun sewa,” jelas Heru.

Ia menambahkan, keterbatasan lahan di sekitar kawasan industri menyebabkan pembangunan rumah semakin bergeser ke wilayah pinggiran. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya transportasi dan waktu perjalanan pekerja. Karena itu, diperlukan alternatif penyediaan hunian, baik rumah tapak, hunian vertikal, maupun pengembangan skema pembiayaan sewa dengan dukungan pemerintah.

Kepala Pusat Riset Hukum BRIN, Nawawi, menjelaskan bahwa penelitian melibatkan 1.028 responden pekerja yang belum memiliki rumah. Pengumpulan data dilakukan melalui survei kuesioner daring, diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD), serta observasi lapangan. Penelitian mencakup lima kawasan, yaitu Jababeka, Pulogadung, Batang, Tanjung Lesung, dan Gresik. Ia menegaskan bahwa hasil kajian ini secara khusus menggambarkan kondisi kawasan industri dan KEK di Pulau Jawa sehingga tidak dapat langsung digeneralisasi sebagai kondisi nasional.

Hasil penelitian menunjukkan sekitar 70 persen responden menyatakan sangat ingin memiliki rumah, sedangkan hanya 1,47 persen yang menyatakan tidak membutuhkan rumah. Mayoritas responden berharap dapat memiliki hunian dalam satu hingga lima tahun ke depan. Kajian juga menemukan fenomena hidden backlog atau backlog tersembunyi, yaitu pekerja yang belum memiliki rumah sendiri dan masih tinggal bersama orang tua atau mertua.

Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Kependudukan BRIN, Beni Teguh Gunawan, mengungkapkan bahwa kemampuan pembiayaan menjadi salah satu tantangan utama kepemilikan rumah bagi pekerja. Hasil analisis menunjukkan kemampuan pekerja tetap untuk mencicil Rp1 juta per bulan mencapai 53,2 persen, sedangkan pekerja kontrak hanya 16,5 persen. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan akses pembiayaan berdasarkan status pekerjaan.

Di sisi lain, sebanyak 74,46 persen responden menginginkan skema KPR. Sebanyak 55,58 persen juga menunjukkan minat terhadap pembelian rumah melalui koperasi perusahaan, sementara 29,91 persen mengharapkan skema KPR khusus bagi pekerja kontrak. Temuan ini memperlihatkan perlunya pengembangan instrumen pembiayaan yang lebih beragam dan sesuai dengan karakteristik pekerjaan serta kemampuan ekonomi pekerja.

Koordinator Program I Pusat Riset Kependudukan BRIN, Rusli Cahyadi, menekankan perlunya perubahan paradigma dalam penyediaan perumahan. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga harus memperhatikan fungsi hunian dalam mendukung kehidupan pekerja.

“Kita perlu menggeser pertanyaan dari bagaimana menyediakan rumah subsidi bagi pekerja menjadi bagaimana membangun sistem hunian yang layak, terjangkau, aman, dan tetap terhubung dengan pekerjaan,” ungkap Rusli.

Ia menjelaskan bahwa kedekatan lokasi rumah dengan tempat kerja menjadi salah satu dari tiga faktor teratas dalam pemilihan hunian di seluruh lokasi penelitian. Keterjangkauan rumah juga perlu memperhitungkan biaya transportasi dan waktu perjalanan atau total housing and commuting cost. BRIN merekomendasikan empat langkah strategis, yaitu pengembangan ekosistem hunian pekerja, FLPP berbasis lokasi, diversifikasi instrumen pembiayaan, serta pemantauan hasil dan keberlanjutan hunian setelah dihuni.

Menanggapi hasil kajian tersebut, perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kresna, mengusulkan pengembangan konsep incremental housing atau rumah tumbuh. Skema ini memungkinkan pekerja membeli tanah terlebih dahulu dan membangun rumah secara bertahap sesuai kemampuan ekonomi. Ia juga mendorong perhatian khusus terhadap pekerja alih daya serta optimalisasi pemanfaatan lahan kawasan industri untuk penyediaan hunian pekerja.

Sementara itu, perwakilan Kementerian Keuangan, Widodo Ramadyanto, menekankan pentingnya efektivitas dukungan APBN melalui FLPP. Menurutnya, keberhasilan subsidi tidak cukup dilihat dari jumlah rumah yang dibangun atau pembiayaan yang disalurkan, tetapi harus memastikan rumah benar-benar dihuni, terjangkau, dan dekat dengan aktivitas pekerjaan. Data kajian di Pulogadung menunjukkan 47 persen pekerja tinggal lebih dari 20 kilometer dari tempat kerja, sementara 71,78 persen hanya mampu mencicil di bawah Rp1 juta per bulan.

Dari perspektif ketenagakerjaan, Indra, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, menegaskan bahwa penyediaan perumahan merupakan bagian penting dari pemenuhan penghidupan yang layak bagi pekerja. Hunian yang layak dan sehat tidak hanya mendukung kesejahteraan pekerja dan keluarganya, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas, hubungan industrial yang harmonis, serta keberlanjutan usaha.

Melalui kegiatan ini, BP Tapera berharap hasil kajian BRIN dapat menjadi landasan pengembangan kebijakan perumahan yang lebih inklusif, berbasis bukti, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kolaborasi antara kementerian, lembaga, pelaku industri, pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu memperkuat ekosistem penyediaan hunian bagi pekerja di Indonesia.

Di sisi penyaluran, BP Tapera terus mengoptimalkan program FLPP untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau. Berdasarkan data dashboard realisasi BP Tapera per 11 November 2026, penyaluran FLPP telah mencapai 204.857 unit rumah dengan nilai pembiayaan sebesar Rp25,5 triliun. Capaian tersebut menjadi bagian dari komitmen BP Tapera dalam mendukung pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat, termasuk pekerja dan buruh di berbagai kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus.

Pekerja dan masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai program pembiayaan perumahan dapat mengakses informasi melalui https://bit.ly/HunianPertamaTapera

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES