YSK Gerak Cepat! Gubernur Sulut Gaet Bakamla RI Amankan Laut dari Penyelundupan dan Illegal Fishing

Jakarta, ReputasiPlus.com —Langkah strategis dilakukan Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling (YSK) yang bertemu langsung dengan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr. Opsla, di Jakarta, Selasa (4/10/2025). Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Bakamla untuk menjaga keamanan wilayah perairan Sulut.

Dalam pembahasan tersebut, Gubernur YSK menyoroti maraknya aktivitas penyelundupan dan praktik illegal fishing yang terjadi di perairan perbatasan Sulut. Ia menegaskan bahwa pengawasan laut harus ditingkatkan agar tidak hanya melindungi kedaulatan negara, tetapi juga melestarikan sumber ekonomi masyarakat pesisir.

“Laut adalah sumber kehidupan dan ekonomi masyarakat Sulut. Kita harus menjaganya bersama agar tetap aman, produktif, dan berkelanjutan,” ujar Komaling tegas.

Gubernur juga mendorong adanya patroli rutin dan edukasi hukum laut bagi nelayan lokal, sebagai langkah pencegahan terhadap aktivitas ilegal. Ia menekankan pentingnya sinergi antara Bakamla, TNI AL, Polairud, dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas wilayah perairan Sulut.

Sementara itu, Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Dr. Irvansyah, memberikan apresiasi atas perhatian besar Gubernur Sulut terhadap keamanan maritim nasional. Ia menyatakan komitmen Bakamla untuk memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan Sulawesi Utara, terutama di jalur laut yang berbatasan dengan Filipina.

“Sulawesi Utara memiliki posisi strategis dalam jalur maritim Indonesia. Kami siap tingkatkan patroli, koordinasi lintas lembaga, dan penggunaan teknologi maritim untuk deteksi dini aktivitas mencurigakan,” kata Irvansyah.

Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling (kiri) berjabat tangan dengan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah, usai membahas kerja sama penguatan pengamanan laut dan penanganan aktivitas penyelundupan di wilayah perbatasan, Jakarta, Selasa (5/11/2025).

Sebagai hasil pertemuan, kedua pihak sepakat mengembangkan pos pengawasan maritim di wilayah strategis seperti Kepulauan Talaud, Sangihe, dan Bitung. Fokus kerja sama ini diarahkan pada pemberantasan penyelundupan, perdagangan manusia, dan peredaran narkotika, disertai dengan pelatihan bersama nelayan dan aparat daerah tentang keselamatan serta hukum laut.

Pertemuan tersebut menandai langkah konkret membangun sinergi antarlembaga dalam menjaga keamanan dan kedaulatan laut Sulawesi Utara. Dengan komitmen bersama antara Pemprov Sulut dan Bakamla RI, laut Sulut dipastikan menjadi kawasan aman, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus pilar utama pertumbuhan ekonomi biru yang menyejahterakan masyarakat pesisir.