Breaking News
light_mode
Beranda » Ekonomi » DPR Telah Rampungkan 28 Undang-Undang, RUU Perampasan Aset Dapat Atensi Perkuat Substansi

DPR Telah Rampungkan 28 Undang-Undang, RUU Perampasan Aset Dapat Atensi Perkuat Substansi

  • account_circle vritimes
  • calendar_month Sabtu, 15 Agt 2026
  • visibility 21
  • comment 0 komentar

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan bahwa setiap pembentukan undang-undang harus menghadirkan keberpihakan kepada rakyat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, kualitas legislasi tidak hanya diukur dari jumlah undang-undang yang dihasilkan, tetapi dari manfaat yang dirasakan rakyat.

Hal tersebut disampaikan Puan saat memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Rapat tersebut menandai dimulainya tahun ketiga masa bakti DPR RI periode 2024-2029 dan dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto yang menyampaikan pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukung lainnya.

“Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI Periode 2024–2029,” kata Puan dalam rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Memasuki tahun ketiga masa bakti, lanjutnya, Puan mengatakan bahwa harapan masyarakat terhadap DPR RI semakin besar. Maka dari itu, DPR perlu memperkuat kinerja, menyerap aspirasi, dan menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

“Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” ujarnya.

Dalam fungsi legislasi, Puan menyampaikan DPR RI bersama Pemerintah telah menyelesaikan 28 RUU menjadi undang-undang sejak masa sidang pertama 2024 hingga masa sidang terakhir. Rinciannya, tiga UU oleh Komisi I, 10 UU oleh Komisi II, tiga UU oleh Komisi III, dua UU oleh Komisi VI, masing-masing satu UU oleh Komisi VII dan Komisi VIII, serta masing-masing dua UU oleh Komisi XI dan Komisi XIII.

“Badan Legislasi sebanyak 3 Undang Undang, Panitia Khusus sebanyak 1 Undang-Undang,” imbuh Puan.

Pada Masa Persidangan I ini, DPR RI bersama Pemerintah akan memfokuskan pembahasan 14 RUU pada tahap Pembicaraan Tingkat I. DPR juga akan melanjutkan penyusunan 43 RUU, termasuk RUU tentang Perampasan Aset yang masih dalam tahap penjaringan aspirasi publik.

“RUU tentang Perampasan Aset, masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat memperkuat substansi Undang-Undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat,” jelasnya.

Puan menekankan pembentukan undang-undang harus tetap melalui proses yang terbuka dan melibatkan masyarakat. Menurutnya, dinamika politik dalam pembentukan UU merupakan hal yang wajar, baik antarfraksi, antara DPR dan Pemerintah, maupun dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat.

“Titik temu yang menegaskan Kehadiran Negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari Undang-Undang tersebut,” tukasnya.

Ia menegaskan, DPR RI dan Pemerintah berkomitmen membentuk UU sesuai amanat konstitusi, membuka partisipasi masyarakat yang bermakna, serta memperhatikan kebutuhan hukum nasional dan legitimasi sosial, politik, serta ekonomi.

“Serta tidak terdapat tumpang tindih antar Undang-Undang dan/atau kewenangan aparatur negara,” lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Dari fungsi pengawasan, Puan mengatakan DPR RI akan terus memastikan kinerja Pemerintah memberikan dampak positif bagi kehidupan rakyat. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain penyelesaian kasus hukum, relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, perluasan kesempatan kerja, perlindungan pekerja migran dan pekerja transportasi daring, serta antisipasi kebakaran hutan dan lahan.

“Antara lain penyelesaian berbagai kasus hukum, relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, perluasan kesempatan kerja serta pelindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online, antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian,” papar Puan.

“Kemudian, evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional, dan penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, PHK, serta akses Pelayanan BPJS Kesehatan,” sambungnya.

Sementara itu, dalam fungsi diplomasi parlemen, Puan mengatakan DPR RI terus berupaya memperkuat politik luar negeri Indonesia. Salah satunya melalui penyelenggaraan Sidang ke-17 AIPA Caucus secara hybrid pada 22 Juli 2026.

“Pada tanggal 22 Juli 2026, DPR RI telah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang ke-17 AIPA Caucus secara hybrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara,” jelas Puan.

“DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian yang inklusif dan kolaborasi parlemen antarnegara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geo-ekonomi yang lebih baik bagi semua,” tambah mantan Menko PMK tersebut.

Dalam rapat paripurna tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukung lainnya. Dokumen tersebut selanjutnya menjadi dasar pembahasan RAPBN 2027 antara DPR RI dan Pemerintah.

Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 merupakan bagian dari rangkaian Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI–DPD RI. Puan kemudian secara resmi membuka masa persidangan di hadapan Presiden Prabowo.

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, atas nama Pimpinan DPR RI, dengan ini saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 dimulai sejak hari Jumat, 14 Agustus 2026 sampai dengan Senin, 9 November 2026,” ucap Puan.

Adapun Puan juga menyampaikan selamat bekerja dan mengingatkan pentingnya memperjuangkan kesejahteraan rakyat kepada seluruh anggota DPR RI.

“Marilah kita, DPR RI, pada masa persidangan I ini, dapat menghasilkan Kebijakan-kebijakan Negara yang dapat melindungi rakyat, menyejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat, dan ikut serta dalam membangun tatanan dunia yang lebih baik,” pungkasnya. (hal/rdn)

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES

  • Penulis: vritimes

Rekomendasi Untuk Anda

  • Caturwulan I 2026, Volume Penumpang KAI Divre IV Tanjungkarang Meningkat 15 Persen

    Caturwulan I 2026, Volume Penumpang KAI Divre IV Tanjungkarang Meningkat 15 Persen

    • calendar_month Rabu, 13 Mei 2026
    • account_circle vritimes
    • visibility 24
    • 0Komentar

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang menyampaikan penjelasan resmi terkait adanya temuan material cairan pada saluran drainase di area belakang Depo Tanjungkarang, Bandar Lampung. Berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh oleh tim teknis di lapangan, material cairan tersebut dipastikan merupakan residu bahan bakar minyak (BBM) yang sebelumnya mengendap di area jalur kereta api. Residu […]

  • Seminyak vs Canggu: Mana yang Lebih Cocok untuk Liburanmu?

    Seminyak vs Canggu: Mana yang Lebih Cocok untuk Liburanmu?

    • calendar_month Selasa, 19 Mei 2026
    • account_circle vritimes
    • visibility 31
    • 0Komentar

    Jika disingkat dalam satu kalimat, Seminyak cocok untuk traveler yang mencari kenyamanan, beach club, dan akses mudah ke mana-mana. Sementara itu, Canggu lebih cocok untuk traveler yang suka suasana santai, surfing, cafe hopping, dan komunitas kreatif. Saat merencanakan liburan ke Bali, banyak wisatawan bingung memilih antara Seminyak atau Canggu. Walaupun hanya berjarak sekitar 20–30 menit […]

  • Nvidia Siapkan Buyback US0 Miliar, Terbesar dalam Sejarah

    Nvidia Siapkan Buyback US$150 Miliar, Terbesar dalam Sejarah

    • calendar_month Selasa, 29 Sep 2026
    • account_circle vritimes
    • visibility 11
    • 0Komentar

    Nvidia kembali menjadi sorotan pasar setelah perusahaan chip asal Amerika Serikat tersebut mengumumkan rencana pembelian kembali saham atau share buyback senilai US$150 miliar. Nilai tersebut menjadi penambahan otorisasi buyback terbesar dalam sejarah perusahaan dan mempertegas keyakinan Nvidia terhadap prospek jangka panjang industri kecerdasan buatan (AI). Keputusan tersebut diumumkan pada Senin, 28 September 2026. Dengan tambahan […]

  • Investor Indonesia Adaptif di Tengah Krisis, CEO Bittime Soroti Tren USDT hingga Bitcoin

    Investor Indonesia Adaptif di Tengah Krisis, CEO Bittime Soroti Tren USDT hingga Bitcoin

    • calendar_month Jumat, 24 Apr 2026
    • account_circle vritimes
    • visibility 49
    • 0Komentar

    Jakarta, 23 April 2026 – Di tengah tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan meningkatnya ketidakpastian global, perilaku investor Indonesia menunjukkan pergeseran yang semakin strategis. CEO Bittime, Ryan Lymn, mengungkapkan bahwa mayoritas investor kini memilih berinvestasi pada aset-aset kripto yang cenderung lebih stabil seperti Tether ($USDT), Bitcoin ($BTC), dan Emas Tether ($XAUT) berdasarkan hasil voting […]

  • Ekosistem EV Semakin Berkembang, BRI Finance Perkuat Solusi Pembiayaan Kendaraan Listrik

    Ekosistem EV Semakin Berkembang, BRI Finance Perkuat Solusi Pembiayaan Kendaraan Listrik

    • calendar_month Rabu, 22 Jul 2026
    • account_circle vritimes
    • visibility 18
    • 0Komentar

    Jakarta, 22 Juli 2026 – Perkembangan industri kendaraan listrik di Indonesia diperkirakan akan terus berlanjut seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap efisiensi biaya operasional dan mobilitas yang lebih ramah lingkungan. Berbagai faktor, termasuk potensi perubahan harga bahan bakar minyak (BBM), dinilai dapat menjadi salah satu pendorong meningkatnya minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. Corporate Secretary […]

  • Dupoin Futures Awali 2026 dengan Serangkaian Inisiatif Sosial dan Kolaborasi Industri

    Dupoin Futures Awali 2026 dengan Serangkaian Inisiatif Sosial dan Kolaborasi Industri

    • calendar_month Senin, 30 Mar 2026
    • account_circle vritimes
    • visibility 54
    • 0Komentar

    Memasuki tahun 2026, PT Dupoin Futures Indonesia membuka kuartal pertama dengan rangkaian kegiatan strategis yang tidak hanya berfokus pada penguatan posisi perusahaan di industri, tetapi juga menegaskan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan kontribusi nyata kepada masyarakat. Sepanjang Januari hingga Maret 2026, Dupoin Futures menghadirkan berbagai program yang mencakup inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR), kolaborasi […]

expand_less