Bulog Salurkan 96 Ribu Liter MINYAKITA, Pemerintah Pastikan Distribusi Merata di Sulut

MANADO, Reputasiplus.com – Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan komitmen menjaga stabilitas pangan, khususnya minyak goreng rakyat MINYAKITA, di wilayah Sulawesi Utara. Hal ini diwujudkan melalui pemantauan distribusi dan harga yang dilakukan di Pasar Bersahati Kota Manado serta Gudang Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo.

Asisten Deputi Intelkam Bimmas dan Obvitnas Kemenko Polkam, Brigjen TNI M. Sujono, menekankan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan menyangkut stabilitas sosial dan keamanan nasional. “Pangan adalah bagian dari ketahanan nasional. Jika harga tidak terkendali, dampaknya bisa memicu keresahan dan gangguan keamanan. Karena itu, Kemenko Polkam mendorong pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga pelaku usaha untuk bersinergi menjaga harga dan distribusi sesuai aturan,” ujarnya.

Menurut Sujono, pemantauan lapangan merupakan langkah penting agar kebijakan pemerintah tidak hanya berhenti pada regulasi, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Kita ingin masyarakat merasakan manfaat langsung dari kebijakan harga yang ditetapkan pemerintah, bukan sekadar angka di atas kertas,” tambahnya.

Stok MINYAKITA Terpantau Aman

Direktur Tertib Niaga, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Mario Josko, menjelaskan bahwa pemantauan dilakukan untuk memastikan stok MINYAKITA tetap tersedia dan harga mengikuti ketentuan. “Hasil pemantauan menunjukkan stok MINYAKITA aman dan mencukupi, dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter,” katanya.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) per 10 September 2025, harga rata-rata MINYAKITA di tingkat nasional stabil pada angka Rp16.700 per liter dalam sebulan terakhir. Di Sulawesi Utara, harga rata-rata tercatat Rp16.425 per liter. Meski masih di atas HET, harga tersebut telah turun 5,7% dibandingkan pekan sebelumnya yang mencapai Rp17.425 per liter.

Di Kota Manado, harga MINYAKITA sudah sesuai HET Rp15.700 per liter. Di Minahasa Utara dan Minahasa Selatan, harga berada pada kisaran Rp16.000 per liter, sedangkan di Kotamobagu masih relatif tinggi, yakni Rp18.000 per liter.

Peran Bulog dan Distribusi Produsen

Perum Bulog Kanwil Sulut-Gorontalo saat ini telah menerima pasokan sebanyak 96.000 liter MINYAKITA dari WILMAR Group (PT Multi Nabati Sulawesi). Pasokan ini akan didistribusikan secara merata di berbagai wilayah Sulawesi Utara guna menjaga ketersediaan stok serta menekan harga sesuai HET.

Kemendag juga menegaskan agar produsen dan distributor lain ikut berkontribusi dalam pemerataan distribusi melalui jalur resmi, baik lewat distributor swasta maupun BUMN pangan. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang distribusi minyak goreng rakyat.

“Distribusi yang merata sangat krusial. Pemerintah ingin memastikan tidak ada daerah yang mengalami kelangkaan atau disparitas harga yang signifikan,” ujar Mario Josko.

Rapat Koordinasi dan Komitmen Bersama

Selain pemantauan lapangan, kegiatan ini dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Identifikasi Isu Strategis Bidang Pangan dan Pemantauan Harga Bahan Pokok. Rakor dipimpin oleh Brigjen TNI M. Sujono serta menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Direktur Tertib Niaga Kemendag Mario Josko, Kasiter Korem 131/Santiago Kol. Inf. Lucky Maramis, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Indra Gunawan, dan Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas Indra Wijayanto.

Dalam paparannya, Mario Josko menekankan pentingnya edukasi bagi pedagang dan pengecer agar memahami ketentuan penjualan MINYAKITA. Ia juga mengingatkan bahwa monitoring dan pengawasan harus dilakukan secara berkesinambungan agar distribusi merata dan harga tetap sesuai ketentuan.

Peserta rapat yang terdiri dari kementerian/lembaga, produsen, distributor, pengusaha, hingga dinas terkait menyampaikan aspirasi serta menegaskan komitmen untuk berkolaborasi menjaga stabilitas pangan. Sinergi antar-stakeholder dinilai kunci dalam menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau di seluruh wilayah Sulut.

Jaga Ketahanan Nasional

Upaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan, menurut Kemenko Polkam, tidak bisa dilepaskan dari aspek ketahanan nasional. Stabilitas harga pangan, khususnya minyak goreng, diyakini mampu menekan potensi kerawanan sosial dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Kebijakan pangan adalah kebijakan strategis. Dengan distribusi yang merata dan harga yang terkendali, kita bisa menjaga stabilitas ekonomi sekaligus keamanan sosial,” tutup Brigjen TNI M. Sujono.

Redaksi : ReputasiPlus