Dari Kedaulatan Digital hingga AI untuk Semua

Seiring Indonesia memperkuat infrastruktur komputasi dan kemandirian teknologinya, para pembuat kebijakan dan pemimpin industri menghadapi tantangan yang lebih besar: memastikan kecerdasan buatan menciptakan peluang ekonomi bagi seluruh masyarakat.

Oleh Sachin V Gopalan, Founder & CEO, Indonesia Economic Forum

BALI, 22 Oktober 2026 — Ambisi Indonesia dalam bidang kecerdasan buatan (AI) memasuki tahap yang semakin menantang. Pembangunan pusat data, investasi perusahaan teknologi internasional, dan perluasan akses komputasi merupakan langkah penting, tetapi belum menjamin kemandirian teknologi maupun kemakmuran ekonomi. Tantangan utamanya adalah memastikan investasi memperkuat industri domestik, meningkatkan produktivitas, dan memperluas manfaat ekonomi ke berbagai sektor.

Hari keempat Bali Tech Week 2026 menyoroti tantangan tersebut melalui Sovereign Tech Summit, Digital Economy Policy Forum, dan agenda AI for All. Diskusi membahas infrastruktur, investasi, regulasi, serta upaya memastikan AI memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Kedaulatan Digital Dimulai dari Kekuatan Komputasi

Nezar Patria menekankan bahwa kedaulatan digital tidak cukup diwujudkan melalui penyimpanan data di dalam negeri. Indonesia juga membutuhkan sumber daya komputasi, tenaga ahli, dan rantai pasok industri yang mendukung teknologi canggih.

Kapasitas pusat data Indonesia diperkirakan mencapai 580 megawatt dan ditargetkan meningkat menjadi 1,3 gigawatt pada 2027–2028. Namun, persaingan regional semakin ketat, terutama dengan Malaysia yang dilaporkan memiliki kapasitas lebih besar.

Sistem AI membutuhkan prosesor canggih, listrik yang andal, sistem pendingin, dan jaringan komunikasi berkapasitas tinggi. Karena itu, Indonesia perlu memperkuat kemampuan dalam bidang semikonduktor, perangkat keras, riset, dan pengembangan talenta melalui kemitraan internasional.

Empat Komitmen untuk Mengubah Diskusi Menjadi Aksi

Sovereign Tech Summit menghasilkan empat prioritas tindak lanjut yang disampaikan Nezar Patria.

Pertama, menyusun kajian infrastruktur nasional dalam 30 hari yang mencakup jaringan serat optik, kabel bawah laut, dan konektivitas satelit. Kedua, mendorong adopsi teknologi melalui proyek percontohan bersama BUMN, perusahaan besar, dan UMKM.

Ketiga, memperkuat pengembangan talenta AI melalui kerja sama universitas, peneliti, dan industri. Keempat, menyelaraskan regulasi, termasuk untuk teknologi seperti layanan satelit orbit rendah.

Nezar menekankan pentingnya mengukur keberhasilan forum melalui tindakan setelah acara. Kajian infrastruktur dalam 30 hari menjadi salah satu tolok ukur awal untuk memastikan diskusi dan inisiatif teknologi menghasilkan program terkoordinasi dengan dampak nyata.

Menjadikan Infrastruktur Berdaulat Bernilai Komersial

TelkomGroup melalui bisnis pusat datanya, NeutraDC, memberikan perspektif industri mengenai pengembangan infrastruktur digital nasional. Erik Orbandi, Vice President of Sales and Marketing NeutraDC, disorot dalam pemberitaan pascaacara terkait percepatan adopsi infrastruktur digital berdaulat oleh perusahaan.

Pusat data dan layanan komputasi awan membutuhkan investasi besar, tetapi nilai ekonominya bergantung pada pemanfaatan oleh perusahaan dan institusi. Infrastruktur tersebut perlu menyediakan layanan yang andal dan kompetitif untuk pengolahan data hingga kebutuhan AI.

Investasi tidak otomatis menghasilkan inovasi domestik. Tanpa permintaan yang cukup dari perusahaan Indonesia, fasilitas tersebut berisiko memberikan kontribusi terbatas. Sebaliknya, meningkatnya kebutuhan terhadap AI, komputasi awan, dan perangkat lunak lokal dapat menarik investasi, mendukung penyedia teknologi domestik, dan membuka peluang kerja bagi tenaga ahli.

Karena itu, pembangunan infrastruktur harus disertai proyek percontohan dan adopsi teknologi nyata agar mampu meningkatkan produktivitas serta memperluas pilihan penyedia layanan bagi perusahaan.

Kebijakan Ekonomi Digital: Kedaulatan Tanpa Isolasi

Digital Economy Policy Forum membahas ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), arus data lintas negara, pajak digital, tata kelola data, dan persaingan pasar digital yang adil.

Pemerintah perlu melindungi infrastruktur strategis dan informasi sensitif, tetapi inovasi serta perdagangan digital juga membutuhkan konektivitas internasional. Perusahaan Indonesia dapat menggunakan layanan komputasi awan dari luar negeri dan melayani pelanggan di berbagai negara ASEAN.

Kebijakan yang mendukung teknologi domestik dapat memperkuat kemampuan nasional. Namun, pembatasan yang tidak tepat berisiko meningkatkan biaya bisnis dan menghambat investasi.

Keselarasan regulasi ASEAN dan pengurangan hambatan perdagangan digital dapat membantu perusahaan Indonesia memperluas pasar. Dengan demikian, kedaulatan teknologi dapat berjalan seiring dengan keterbukaan internasional, kemitraan, dan pertumbuhan komersial.

AI untuk Semua: Mengatasi Kesenjangan Digital Indonesia

Sesi AI for All: Catalyzing Inclusive Economic Growth in Indonesia membahas hubungan antara pertumbuhan ekonomi, literasi digital, dan infrastruktur publik digital.

Susunan panel yang diumumkan mencakup Dandy Rafitrandi, peneliti CSIS Indonesia; Donny B.U., pendiri ICT Watch; dan Gopa Kumar T.N., CEO Protean International DMCC. Bambang Cahyo Susilo, Co-founder dan CFO Eratani, tercantum sebagai moderator.

Riset yang dikutip dalam bahan konferensi memperkirakan adopsi AI mencapai sekitar 15% pada usaha kecil Indonesia, dibandingkan 63% pada perusahaan besar. Peningkatan adopsi AI oleh usaha kecil diperkirakan berpotensi menyumbang Rp910 triliun, setara 3,8% terhadap PDB Indonesia.

AI dapat membantu UMKM mengelola persediaan, melayani pelanggan, merencanakan produksi, dan mengakses layanan keuangan. Namun, manfaatnya bergantung pada ketersediaan aplikasi yang terjangkau dan sesuai kebutuhan.

Kesenjangan perangkat, akses internet, dan keterampilan digital juga dapat membuat sebagian masyarakat tertinggal. Perempuan, pekerja muda, usaha informal, dan masyarakat di luar Jawa membutuhkan akses lebih luas terhadap pelatihan serta peluang ekonomi.

Infrastruktur publik digital dapat membantu memperluas partisipasi. Pengalaman Protean dalam sistem identitas, pensiun, dan verifikasi digital di India menunjukkan bagaimana infrastruktur tepercaya dan interoperabel dapat mendukung layanan berbagai institusi. Inisiatif pertanian berbasis AI di Ethiopia, yang menggabungkan identifikasi petani dan konsultasi dalam bahasa lokal, juga memperlihatkan manfaat teknologi yang dirancang sesuai kebutuhan masyarakat.

Di Indonesia, AI dapat membantu pedagang kecil merencanakan stok, petani memperoleh rekomendasi sesuai kondisi lokal, dan pekerja informal mengakses layanan keuangan maupun administrasi.

Pemerataan AI membutuhkan lebih dari distribusi perangkat lunak. Sistem digital tepercaya, aplikasi praktis, keterampilan relevan, dan institusi yang mampu menyediakan layanan dalam skala luas juga diperlukan.

Dari Investasi Infrastruktur Menuju Nilai Ekonomi

Keberhasilan transformasi digital Indonesia tidak cukup diukur dari jumlah pusat data atau besarnya investasi teknologi. Semua itu merupakan sarana untuk mencapai pembangunan ekonomi.

Indonesia perlu menggabungkan investasi dengan inovasi domestik, lapangan kerja berketerampilan tinggi, perusahaan kompetitif, dan layanan yang meningkatkan produktivitas.

Infrastruktur menyediakan kapasitas, sementara keterampilan dan aplikasi menciptakan permintaan. Permintaan komersial menarik investasi tambahan, sedangkan tata kelola yang efektif membangun kepercayaan.

Komputasi canggih membutuhkan listrik terjangkau, sementara perusahaan teknologi domestik memerlukan modal dan tenaga ahli. UMKM juga membutuhkan solusi praktis yang mudah digunakan. Karena itu, kerja sama pemerintah, penyedia infrastruktur, pengembang teknologi, universitas, lembaga keuangan, dan komunitas bisnis menjadi penting.

Ujian Sesungguhnya bagi Ambisi AI Indonesia

Hari keempat Bali Tech Week 2026 membawa diskusi dari potensi teknologi menuju prioritas pembangunan yang lebih konkret.

Penekanan Nezar Patria terhadap kapasitas komputasi memperjelas tantangan infrastruktur, sementara empat komitmen tindak lanjut memberikan arah aksi yang terukur. Diskusi industri menyoroti pentingnya adopsi komersial, sedangkan Digital Economy Policy Forum menegaskan perlunya regulasi yang terbuka dan kompetitif.

Pembahasan AI inklusif mengingatkan bahwa seluruh upaya tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi bisnis dan masyarakat.

Masa depan digital Indonesia membutuhkan kemampuan nasional, kerja sama internasional, investasi yang diikuti adopsi komersial, serta inovasi dengan tata kelola yang efektif.

Ujian sebenarnya bagi ambisi AI Indonesia bukanlah seberapa banyak teknologi yang dapat dibangun atau dikendalikan, melainkan seberapa efektif teknologi tersebut menciptakan produktivitas, peluang, dan kemakmuran bagi perekonomian.

Tentang Bali Tech Week 2026

Bali Tech Week 2026 (BTW 2026) merupakan inisiatif Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) yang dikelola bersama DS Group sebagai platform kolaborasi pemerintah, industri, startup, investor, dan komunitas teknologi.

Edisi perdana BTW 2026 diselenggarakan pada 19–23 Oktober 2026 di Bali Beach Convention Center, Sanur, Bali, dengan tema “Archipelago Ascending — Maju Bersama, Berinovasi Lebih Jauh”.

Menggabungkan 13 acara utama, BTW 2026 mencakup berbagai bidang, termasuk startup, gim, AI, keamanan siber, aset digital, infrastruktur, kebijakan, dan investasi.

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES