Gubernur Yulius Selvanus Komaling Bahas Penguatan Sektor Kelautan Sulut Bersama Menteri KKP RI

Jakarta, ReputasiPlus.com — Langkah serius Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling, dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanan kembali ditunjukkan melalui pertemuannya dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta, Senin (3/11/2025).

Gubernur Yulius Selvanus Komaling bertemu Menteri KKP untuk membahas strategi pengembangan sektor kelautan dan perikanan Sulawesi Utara, Senin (3/11/2025).

Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh substansi itu turut dihadiri oleh jajaran pejabat eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Agenda utama rapat ini membahas arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Yulius Selvanus Komaling menyampaikan pemaparan menyeluruh tentang kondisi kelautan Sulut yang memiliki potensi luar biasa. Ia menegaskan bahwa 73 persen wilayah Sulawesi Utara merupakan laut, sebuah fakta geografis yang menunjukkan besarnya peluang ekonomi biru di daerah tersebut.

Namun, di balik potensi yang besar, Gubernur Yulius menyoroti adanya ketimpangan antara kekayaan sumber daya laut dan manfaat ekonomi yang diterima daerah. Menurutnya, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kelautan dan perikanan masih sangat kecil, hanya berkisar sekitar Rp600 juta lebih per tahun.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi besar kelautan kita belum tergarap secara optimal. Kita perlu terobosan agar laut Sulawesi Utara benar-benar menjadi sumber kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur dalam paparannya.

Yulius juga menekankan pentingnya dukungan nyata dari pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian KKP, dalam memperkuat pembangunan di sektor kelautan. Ia menilai bahwa kebijakan nasional harus berpihak pada daerah-daerah kepulauan yang menghadapi tantangan geografis sekaligus menyimpan peluang besar ekonomi biru.

Dalam forum itu, Gubernur Yulius mengajukan sejumlah usulan konkret kepada Menteri KKP. Di antaranya, peningkatan program pemberdayaan masyarakat pesisir, bantuan sarana tangkap, pembangunan infrastruktur pelabuhan ikan, serta pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan.

Ia juga menyoroti perlunya kebijakan afirmatif untuk nelayan kecil dan tradisional yang masih menggantungkan hidup sepenuhnya pada hasil laut. “Mereka adalah ujung tombak ekonomi pesisir. Tanpa pemberdayaan yang berkelanjutan, kita tidak akan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” tegasnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan menyambut baik paparan Gubernur Sulawesi Utara tersebut. Dalam tanggapannya, Menteri menyatakan kesiapan KKP untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulut dalam mendorong penguatan sektor perikanan dan kelautan.

Sinergi untuk laut Sulut! Gubernur Yulius Selvanus Komaling berdiskusi dengan Menteri KKP RI membahas program pemberdayaan nelayan dan penguatan ekonomi kelautan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

“Kami menyadari bahwa Sulawesi Utara memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang ekonomi kelautan di kawasan timur Indonesia. KKP siap mendukung dengan program khusus, termasuk fasilitasi teknis dan penguatan ekonomi pesisir,” ujar Menteri dalam pertemuan itu.

Selain dukungan program, KKP juga akan menyiapkan inisiatif kolaboratif dalam bentuk pengembangan industri pengolahan hasil laut dan ekspor perikanan. Menteri menegaskan bahwa nilai tambah produk laut harus diperbesar di daerah, bukan hanya pada rantai distribusi nasional.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepahaman strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Fokus utama diarahkan pada pembangunan sentra perikanan terpadu di wilayah kepulauan, peningkatan ekspor hasil laut, serta pengembangan program nelayan modern yang ramah lingkungan.

Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan model pembangunan kelautan yang berkelanjutan, berbasis inovasi, dan menyejahterakan masyarakat pesisir. “Pemerintah Provinsi dan Kementerian harus berjalan seiring dalam visi besar poros maritim Indonesia,” tutur Gubernur.

Yulius juga menegaskan kesiapan Sulawesi Utara untuk menjadi poros biru di kawasan timur Indonesia. Dengan dukungan kebijakan nasional, ia yakin Sulut dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kelautan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kami tidak ingin hanya menjadi penonton di wilayah kaya sumber daya laut. Kami siap menjadi penggerak utama ekonomi biru Indonesia,” ujar Gubernur Yulius dengan penuh optimisme.

Di akhir pertemuan, baik Gubernur maupun Menteri KKP bersepakat untuk membentuk tim kerja bersama yang akan menindaklanjuti hasil rapat tersebut. Tim ini akan bertugas menyusun langkah-langkah teknis dan roadmap implementasi program kelautan di Sulawesi Utara.

Pertemuan strategis ini menandai awal babak baru bagi sektor kelautan dan perikanan Sulawesi Utara. Dengan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah, Sulut diharapkan mampu mengoptimalkan potensi lautnya untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi daerah.