Hadiri International Collective Security Forum, Gubernur Lemhannas RI Sarankan Ketahanan Nasional sebagai Prioritas Strategis

Moskow — Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., menyarankan agar ketahanan nasional menjadi salah satu prioritas strategis dalam menghadapi masa depan dunia yang tidak lagi didominasi oleh satu kekuatan global. “Kita harus menempatkan ketahanan nasional di pusat perencanaan strategis,” kata Ace saat menyampaikan pidato di hadapan para delegasi negara anggota Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) pada International Collective Security Forum yang berlangsung di Moskow, Rusia, pada Selasa—Rabu, 10—11 November 2026.

Dalam pidatonya yang bertema “Beyond Unipolarity: Shaping a New Global Order through Strategic Balance and Collective Security” , Ace menjelaskan bahwa ketahanan nasional berarti memadukan pertahanan, diplomasi, kemampuan ekonomi dan teknologi, kohesi sosial, serta kepemimpinan strategis. Tujuannya adalah mengantisipasi risiko, menjaga kepentingan nasional, dan berkontribusi pada perdamaian dunia.

Selain ketahanan nasional, Ace juga mengajukan dua prioritas strategis lainnya, yaitu mengalihkan persaingan memperebutkan dominasi menuju keseimbangan tanggung jawab, serta memperkuat lembaga-lembaga multilateral sekaligus menjadikannya lebih representatif dan efektif.

Ace menekankan bahwa ketahanan suatu bangsa berkaitan erat dengan ketahanan kawasan dan dunia. “Bagi Indonesia, ketahanan tidak dapat dipisahkan. Bangsa yang kuat membangun kawasan yang kuat, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap stabilitas global,” jelas Ace.

Karena itu, ia menegaskan bahwa pangan tidak boleh dijadikan senjata. Konflik harus diselesaikan melalui dialog, peredaan ketegangan (deeskalasi), serta penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982 dan prinsip kebebasan navigasi. Ace juga menyampaikan bahwa kemandirian strategis harus berjalan seiring dengan kerja sama global. Indonesia, lanjutnya, memperkuat ketahanan energi melalui B50 dan inisiatif tenaga surya 100 GW, sambil memajukan transisi energi yang berkeadilan serta rantai pasok yang tangguh.

Selain itu, Ace menilai negara-negara berkembang harus beranjak dari sekadar konsumen menjadi produsen, inovator, dan pencipta teknologi.

Pandangan tersebut berangkat dari pertanyaan mendasar yang membuka pidatonya. Seiring dunia bergerak melampaui unipolaritas, yaitu masa ketika satu kekuatan global mendominasi, apakah dunia sedang menuju tatanan internasional yang lebih berimbang atau justru memasuki era kekuatan global yang lebih sarat persaingan?

Menurutnya, pertanyaan ini bukan sekadar tentang negara mana yang akan bangkit, melainkan tentang tatanan internasional seperti apa yang akan dibangun dan diwariskan kepada generasi mendatang. Tantangan utamanya adalah memastikan bahwa persaingan geopolitik, disrupsi teknologi, dan fragmentasi ekonomi tidak merusak perdamaian, pembangunan, dan keamanan manusia.

Ace kemudian menjelaskan tiga pergeseran besar dalam peta kekuatan global. Pertama, kekuatan makin tersebar sehingga kekuatan menengah dapat ikut menentukan hasil global melalui kemitraan strategis dan kerja sama praktis. Kedua, saling ketergantungan menjadi sumber peluang sekaligus kerentanan, sebab gangguan pada energi, pangan, teknologi, dan rantai pasok dapat dengan cepat menjadi ancaman bagi keamanan.

“Ketiga, cakupan keamanan semakin luas. Ancaman siber, kecerdasan artifisial, manipulasi informasi, bencana iklim, pandemi, dan gangguan terhadap infrastruktur kritis tengah membentuk ulang keamanan melampaui respons militer tradisional,” jelas Ace.

Pergeseran itu, lanjut Ace, menghadirkan tantangan mendasar bagi keamanan kolektif, yaitu bagaimana negara menjaga kedaulatan dan keamanan diri tanpa merugikan negara lain, serta bagaimana memastikan penangkalan mampu mencegah agresi tanpa memicu perlombaan senjata.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Ace mengajukan tiga prinsip, yaitu keamanan yang berlandaskan penghormatan terhadap kedaulatan dan hukum internasional, penangkalan yang disertai diplomasi, serta keamanan kolektif yang berkembang untuk menghadapi ancaman nontradisional. Ia menambahkan bahwa melalui kerja sama internasional yang lebih kuat, kekuatan sejati keamanan kolektif diukur tidak hanya dari kemampuan merespons ancaman, tetapi juga dari kemampuan mencegah konflik serta menjaga martabat manusia dan kemakmuran bersama.

Ace juga menjelaskan bahwa Indonesia berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, yaitu tidak berpihak pada blok kekuatan mana pun dan menjalin hubungan yang konstruktif dengan semua bangsa. Melalui sentralitas ASEAN dan kemitraan internasional yang lebih luas, Indonesia mendorong arsitektur keamanan yang inklusif. “Kami meyakini bahwa dunia multipolar seharusnya menciptakan peluang kerja sama yang lebih besar, bukan memperdalam perpecahan,” kata Ace.

Menutup pidatonya, Ace mengingatkan bahwa kekuatan global seharusnya tidak diukur dari dominasi, melainkan dari kontribusinya bagi dunia yang aman, damai, dan sejahtera. “Marilah kita bersama-sama membentuk tatanan internasional yang lebih berimbang, inklusif, dan tangguh,” pesan Ace.

Dalam forum tersebut, Gubernur Lemhannas RI didampingi oleh Sekretaris Utama Lemhannas RI, Komjen Pol Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA.; Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A.; dan Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas RI, Brigjen TNI (Mar) Suliono, S.E.

Selain Gubernur Lemhannas RI, forum ini juga dihadiri oleh pejabat tinggi pemerintah dari negara-negara anggota Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif serta negara-negara sahabat lainnya, perwakilan organisasi internasional, diplomat, akademisi, dan para pakar terkemuka.

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES