“DNA” Presiden Menandai Bangkitnya Diplomasi Peradaban

Oleh Satish Chandra Mishra*

Jakarta — Ketika Perdana Menteri India Manmohan Singh dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meningkatkan hubungan bilateral Indonesia–India menjadi Kemitraan Strategis pada tahun 2005, mereka sesungguhnya melakukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar menandatangani sebuah dokumen kerja sama. Keduanya sedang menghidupkan kembali ikatan yang telah terjalin selama berabad-abad untuk menegaskan bahwa Indonesia dan India bukan sekadar negara bertetangga secara geografis, melainkan juga memiliki hubungan sebagai sesama pewaris sejarah dan peradaban. Sejak saat itu, istilah “diplomasi peradaban” (civilizational diplomacy) semakin sering bergema, baik di Jakarta maupun New Delhi, terutama setelah Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Republik India pada 26 Januari 2025 dan menyampaikan pernyataan bahwa dirinya juga memiliki “DNA India.” Pernyataan tersebut bukan sekadar simbolik, melainkan mencerminkan pendekatan diplomasi yang bertumpu bukan hanya pada kedekatan geografis, tetapi juga pada kesamaan akar peradaban, pengakuan budaya, dan kepentingan strategis yang terus berkembang. Menariknya, berbagai kesamaan sejarah, bahasa, dan budaya yang selama ini terlupakan kini kembali ditemukan dan diangkat, termasuk melalui kajian mengenai kejayaan Sriwijaya, sehingga semakin memperkuat kesadaran bersama di Indonesia maupun India mengenai akar historis yang mereka miliki.

Alasan di balik kedekatan tersebut sesungguhnya sudah sangat jelas. Selama lebih dari dua milenium, kepulauan Nusantara dan anak benua India dihubungkan oleh jalur perdagangan muson yang menjadi nadi perdagangan maritim pada masanya. Jalur tersebut tidak hanya mengangkut rempah-rempah dan kain, tetapi juga membawa gagasan, pengetahuan, sistem aksara, agama, filsafat politik, hingga tradisi istana yang menyebar melintasi Teluk Benggala. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram banyak dipengaruhi oleh tradisi Brahmanisme dan kemudian Buddhisme yang berasal dari India. Jejak pengaruh tersebut bahkan masih dapat ditemukan hingga kini melalui berbagai nama tempat di Jawa dan Sumatra yang berasal dari bahasa Sanskerta. Bali pun tetap menjadi salah satu contoh paling nyata dari peradaban yang mempertahankan warisan budaya pra-Islam yang berakar kuat pada tradisi India. Begitu pula kisah Ramayana dan Mahabharata, yang di Indonesia tidak lagi dipandang sebagai kisah asing, melainkan telah menyatu dengan identitas budaya lokal sebagai bagian dari warisan bersama kedua bangsa.

Meski demikian, kedekatan sejarah dan budaya saja tidak cukup untuk membangun hubungan strategis yang berkelanjutan. Setelah masing-masing negara meraih kemerdekaan, kebijakan luar negeri India lebih banyak difokuskan pada kawasan Asia Selatan serta dinamika Perang Dingin, sementara Indonesia pada era Orde Baru lebih berkonsentrasi pada konsolidasi politik dalam negeri dan integrasi kawasan ASEAN. Semangat Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955 memang sempat menjadi simbol tujuan bersama yang mempererat hubungan Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru. Konferensi tersebut memberikan dorongan besar bagi semangat dekolonisasi sekaligus membuka ruang bagi Indonesia dan India untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam percaturan global. Sayangnya, momentum Bandung kemudian meredup di tengah berbagai tantangan politik dan pembangunan ekonomi yang dihadapi kedua negara pada masa-masa awal kemerdekaan.

Memasuki abad ke-21, hubungan Indonesia dan India kembali memperoleh momentum baru. Kebangkitan ini didorong oleh sejumlah perubahan struktural yang saling memperkuat. Faktor pertama adalah ekonomi. Reformasi ekonomi India sejak tahun 1991 menjadikan negara tersebut sebagai salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia sekaligus mendorong kebutuhan untuk mempererat hubungan dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, yaitu Indonesia. Nilai perdagangan bilateral yang pada tahun 2004 baru mencapai sekitar US$3,5 miliar meningkat menjadi hampir US$38 miliar pada 2022, sebelum kemudian turun menjadi sekitar US$29 miliar akibat fluktuasi harga komoditas global, bukan karena melemahnya hubungan ekonomi kedua negara. Struktur perdagangan Indonesia dan India menunjukkan tingkat saling melengkapi yang sangat kuat. Indonesia memasok batu bara, minyak sawit, dan nikel—komoditas yang permintaannya terus meningkat di India. Sebaliknya, India mengekspor produk farmasi, mesin industri, produk minyak olahan, layanan teknologi informasi, serta tekstil ke Indonesia. Di masa depan, salah satu peluang terbesar terletak pada pengembangan rantai pasok kendaraan listrik dan baterai. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, sementara India tengah mempercepat ambisinya menjadi pemain utama dalam industri kendaraan listrik. Kombinasi tersebut menjadikan kedua negara sebagai mitra yang sangat ideal.

Perubahan kedua datang dari dinamika kawasan Indo-Pasifik yang melahirkan kebutuhan strategis baru bagi Indonesia dan India, terlepas dari siapa pun yang sedang memimpin pemerintahan di masing-masing negara. Kedua negara memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga tatanan internasional yang berbasis aturan, menjamin kebebasan navigasi, serta mempertahankan sentralitas ASEAN. Indonesia maupun India sama-sama mempromosikan visi Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan inklusif. Pilihan Indonesia untuk mempertahankan otonomi strategis sejalan dengan pendekatan India yang dikenal sebagai multi-alignment, yakni menjalin hubungan dengan berbagai kekuatan dunia tanpa terikat pada satu blok tertentu. Dalam konteks inilah diplomasi peradaban menjadi sangat relevan, karena menyediakan bahasa diplomasi yang tidak bersifat konfrontatif maupun berpihak, melainkan berakar pada pemahaman bersama sebagai dua peradaban besar yang memiliki tradisi strategisnya masing-masing.

Perkembangan hubungan pertahanan juga menjadi salah satu pilar penting yang memperkuat kemitraan Indonesia dan India. Jika sebelum tahun 2001 hampir tidak terdapat kerja sama pertahanan yang berarti, kini kedua negara telah membangun berbagai bentuk kolaborasi, mulai dari latihan angkatan laut bersama, pertukaran intelijen, hingga kerja sama industri pertahanan. Patroli maritim terkoordinasi antara Angkatan Laut India dan TNI Angkatan Laut telah berlangsung sejak 2012 dan terus berkembang, termasuk melalui latihan antikapal selam. Di sisi lain, rudal jelajah BrahMos buatan India juga menarik perhatian Indonesia sebagai salah satu opsi untuk memperkuat kemampuan pertahanannya. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa hubungan bilateral kini telah bergerak jauh melampaui diplomasi tradisional dan semakin menyentuh kepentingan strategis kedua negara.

Hal lain yang patut dicermati adalah konsistensi komitmen Indonesia terhadap hubungan dengan India di bawah tiga pemerintahan yang berbeda. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi pemimpin yang pertama kali meningkatkan hubungan kedua negara menjadi Kemitraan Strategis pada 2005. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo bersama Perdana Menteri Narendra Modi memperkuat fondasi tersebut melalui pembentukan Kemitraan Strategis Komprehensif (Comprehensive Strategic Partnership) pada 2018. Kini, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan momentum tersebut setelah kunjungannya ke India pada 2025 dengan memperluas ruang kerja sama ke bidang pembiayaan pertahanan, ketahanan pangan, dan berbagai sektor strategis lainnya. Keberlanjutan kebijakan ini menunjukkan bahwa diplomasi peradaban bukanlah agenda yang bergantung pada satu pemerintahan atau koalisi politik tertentu, melainkan telah berkembang menjadi orientasi strategis Indonesia dalam menjalin hubungan dengan India.

Lingkungan strategis global pada 2025 semakin memperkuat alasan bagi kedua negara untuk mempererat kemitraan. Tatanan dunia pasca-Perang Dingin yang sebelumnya ditandai oleh globalisasi dan stabilitas keamanan kini bergeser menuju dunia yang lebih multipolar, kompetitif, dan transaksional. Berkurangnya intensitas globalisasi mendorong negara-negara menengah seperti Indonesia dan India untuk mengurangi ketergantungan pada satu kekuatan besar melalui diversifikasi kemitraan ekonomi maupun strategis. Dalam konteks ini, kebijakan hilirisasi industri Indonesia dan upaya India menjadi pusat manufaktur global yang baru justru saling melengkapi, sehingga masing-masing negara dapat menjadi mitra strategis yang memperkuat ketahanan ekonomi satu sama lain.

Selain kepentingan ekonomi dan keamanan, hubungan Indonesia dan India juga memiliki dimensi normatif yang sangat kuat. India merupakan negara demokrasi terbesar di dunia, sedangkan Indonesia adalah demokrasi terbesar ketiga sekaligus negara dengan populasi Muslim terbesar yang menerapkan sistem demokrasi. Bersama-sama, kedua negara menaungi lebih dari 1,75 miliar penduduk, atau lebih dari seperlima populasi dunia. Jumlah tersebut bahkan sudah mendekati total populasi seluruh negara demokrasi lainnya jika digabungkan. Lebih menarik lagi, ketika banyak negara demokrasi menghadapi penuaan penduduk atau pertumbuhan populasi yang melambat, Indonesia dan India justru masih menikmati bonus demografi. Jika tren tersebut berlanjut, pada 2040—kecuali terjadi gelombang demokratisasi besar di berbagai belahan dunia—jumlah penduduk Indonesia dan India saja diperkirakan dapat melampaui total populasi seluruh negara demokrasi lainnya.

Di titik inilah cita-cita nasional kedua negara bertemu secara sangat jelas. India mengusung visi Viksit Bharat 2047, yaitu tekad menjadi negara maju tepat pada satu abad kemerdekaannya. Indonesia memiliki visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan Indonesia menjadi negara maju pada peringatan 100 tahun kemerdekaan. Meski hanya terpaut dua tahun, kedua visi tersebut bertumpu pada keyakinan yang sama, yaitu memanfaatkan bonus demografi dan tenaga kerja muda sebagai mesin pertumbuhan sebelum jendela peluang tersebut tertutup akibat penuaan penduduk. Indonesia dan India sama-sama menghadapi perlombaan melawan waktu, sekaligus memiliki alasan yang kuat untuk saling mendukung agar visi besar masing-masing dapat terwujud.

Namun, seluruh potensi tersebut tidak akan terwujud secara otomatis. Semangat diplomasi peradaban hanya akan memiliki arti apabila dibarengi dengan penguatan kelembagaan yang melampaui pertemuan-pertemuan tingkat tinggi, peningkatan investasi yang nyata, serta hubungan antarmasyarakat yang semakin erat melalui pertukaran mahasiswa, pariwisata, diaspora, dan berbagai bentuk interaksi lainnya. Warisan sejarah harus diterjemahkan menjadi pengalaman yang hidup dan dirasakan oleh masyarakat kedua negara dalam kehidupan sehari-hari.

Pada akhirnya, sejarah, budaya, dan rasa saling percaya merupakan fondasi hubungan Indonesia dan India. Perdagangan menjadi penggerak utamanya. Kerja sama pertahanan menyediakan arah strategisnya. Sementara demokrasi menjadi kerangka nilai yang menyatukan kedua negara. Ketika kawasan Indo-Pasifik semakin menjadi pusat dinamika geopolitik abad ke-21, hubungan antara demokrasi terbesar di dunia dan negara demokrasi dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia memiliki potensi untuk menjadi salah satu kemitraan paling menentukan di kawasan. Ini bukan lagi sekadar sebuah gagasan yang menarik, melainkan sebuah momentum yang waktunya telah tiba—dan hampir tidak mungkin untuk diputar kembali.

*Dr. Satish Chandra Mishra adalah Pendiri The Arthashastra Institute serta akademisi yang berfokus pada hubungan peradaban antara India dan Indonesia. Ia banyak menulis mengenai isu-isu strategis, diplomasi ekonomi, serta perkembangan kemitraan Indonesia–India. The Arthashastra Institute Indonesia merupakan organisasi nirlaba yang berdedikasi memperkuat hubungan historis dan kemitraan strategis antara India, Indonesia, dan Asia Tenggara. Seluruh pandangan yang disampaikan dalam artikel ini merupakan pandangan pribadi penulis.

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES