UPT BPOM di Jawa Timur dan Buleleng Ajak Masyarakat Selamatkan Masa Depan Jamu Indonesia dari Ancaman Bahan Kimia Obat

Banyuwangi, 05 Juni 2026 – Di tengah meningkatnya
tren hidup sehat dan konsumsi produk herbal, ancaman jamu mengandung Bahan
Kimia Obat (BKO) masih menjadi perhatian serius. Untuk meningkatkan kewaspadaan
masyarakat, Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Jawa Timur menggelar Focus
Group Discussion (FGD) bertema “Menjamu Masa Depan dengan Jamu Aman Bebas
BKO” dalam rangkaian Pekan Jamu Nasional 2026.

Kegiatan ini menjadi wadah
edukasi sekaligus ajakan bagi masyarakat untuk lebih cerdas dalam memilih Obat
Bahan Alam (OBA). Sebab, di balik janji “sembuh cepat” dan “khasiat
instan”, masih ditemukan produk yang mengandung BKO dan berpotensi
membahayakan kesehatan. Padahal, jamu merupakan warisan budaya bangsa yang
memiliki nilai ekonomi tinggi serta telah menjadi bagian dari identitas
Indonesia selama ratusan tahun. Karena itu, peredaran jamu yang dicampur BKO
tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat menurunkan
kepercayaan terhadap jamu Indonesia.

Ancaman tersebut tercermin
dari data BPOM yang menunjukkan temuan OBA mengandung BKO meningkat dari 54
kasus pada 2023 menjadi 104 kasus pada 2024, lalu melonjak menjadi 187 kasus
pada 2025. Hingga Triwulan I Tahun 2026, masih ditemukan 33 kasus yang menandakan
persoalan ini belum sepenuhnya teratasi. Produk-produk tersebut umumnya
menawarkan klaim hasil instan atau “cespleng”, yang kerap menjadi daya
tarik utama bagi konsumen tanpa menyadari risiko kesehatan yang dapat
ditimbulkan.

Yudi Noviandi, M.Sc.,
Tech., Apt, Kepala Balai Besar POM di Surabaya, menegaskan bahwa Pekan Jamu
Nasional menjadi momentum penting untuk mendorong jamu Indonesia yang lebih
aman dan berdaya saing. “Kami ingin memperkuat kolaborasi berbagai pihak untuk
mendukung inovasi, pemasaran, dan pengembangan UMKM jamu agar semakin dekat
dengan generasi muda serta mampu bersaing di pasar yang lebih luas.”

Menurut BPOM, tingginya
permintaan pasar menjadi salah satu faktor yang mendorong masih beredarnya
produk mengandung BKO. Oleh karena itu, peningkatan literasi masyarakat menjadi
langkah penting agar konsumen tidak mudah tergiur oleh klaim hasil cepat yang
sering digunakan untuk memasarkan produk ilegal.

Sejalan dengan upaya
tersebut, Benny Hendrawan Prabowo, S.Farm., Apt., Kepala Balai POM di Jember,
berharap momentum Pekan Jamu Nasional dapat mendorong semakin banyak produk
jamu asli Indonesia yang bebas BKO. “Jamu harus terus berkembang menjadi bagian
dari gaya hidup modern sehingga generasi muda dapat mengonsumsinya dengan aman,
nyaman, dan penuh keyakinan.”

Senada dengan itu, Winanto,
S.Si., Apt., M.Si., Kepala Balai POM di Kediri, menegaskan pentingnya
kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media.
“Jamu bukan hanya produk kesehatan, tetapi juga warisan budaya bangsa yang
harus kita jaga bersama dan dorong agar semakin berdaya saing hingga ke tingkat
global.”

Sementara itu, Rai
Gunawan, S.Farm., Apt., Plt. Kepala Balai POM di Buleleng, menekankan bahwa
upaya menghadirkan jamu yang aman tidak dapat dilakukan BPOM sendiri. “Edukasi
harus terus digaungkan secara berkelanjutan agar masyarakat semakin memahami
pentingnya memilih jamu yang aman dan tidak lagi memberikan ruang bagi peredaran
produk yang mengandung BKO.”

Aziz Jihaduddin, S.Farm., Apt., Kepala Loka POM di Kota Madiun,
menambahkan bahwa literasi yang kuat akan melahirkan konsumen
yang lebih kritis. “Masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa izin edar BPOM
dan tidak mudah tergiur klaim instan, karena perlindungan terbaik dimulai dari
keputusan yang tepat saat memilih produk.”

Sebagai langkah
perlindungan diri, BPOM mengajak masyarakat untuk selalu menerapkan CEK KLIK
(Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli atau
mengonsumsi produk obat bahan alam. Masyarakat juga dapat memanfaatkan aplikasi
BPOM Mobile untuk memverifikasi izin edar produk serta memeriksa daftar Public
Warning BPOM guna menghindari produk yang terbukti mengandung BKO.

Melalui
FGD ini, BPOM mengajak pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, media, dan
masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam memutus mata rantai peredaran jamu
mengandung BKO. Kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci untuk menjaga kesehatan
masyarakat, meningkatkan daya saing produk jamu nasional, serta memastikan jamu
Indonesia tetap menjadi warisan budaya yang aman, bermutu, dan dipercaya hingga
generasi mendatang.

Jangan nodai reputasi dan kepercayaan publik
terhadap jamu Indonesia dengan penggunaan Bahan Kimia Obat. Masa depan jamu
Indonesia berada di tangan kita bersama. Komitmen kita adalah 100% Obat Bahan
Alam, 0% kompromi terhadap BKO.

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES