Breaking News
light_mode
Beranda » Ekonomi » DPR Telah Rampungkan 28 Undang-Undang, RUU Perampasan Aset Dapat Atensi Perkuat Substansi

DPR Telah Rampungkan 28 Undang-Undang, RUU Perampasan Aset Dapat Atensi Perkuat Substansi

  • account_circle vritimes
  • calendar_month 47 menit yang lalu
  • visibility 4
  • comment 0 komentar

PARLEMENTARIA, Jakarta Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan bahwa setiap pembentukan undang-undang harus menghadirkan keberpihakan kepada rakyat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, kualitas legislasi tidak hanya diukur dari jumlah undang-undang yang dihasilkan, tetapi dari manfaat yang dirasakan rakyat.

Hal tersebut disampaikan Puan saat memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Rapat tersebut menandai dimulainya tahun ketiga masa bakti DPR RI periode 2024-2029 dan dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto yang menyampaikan pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukung lainnya.

“Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI Periode 2024–2029,” kata Puan dalam rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Memasuki tahun ketiga masa bakti, lanjutnya, Puan mengatakan bahwa harapan masyarakat terhadap DPR RI semakin besar. Maka dari itu, DPR perlu memperkuat kinerja, menyerap aspirasi, dan menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

“Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” ujarnya.

Dalam fungsi legislasi, Puan menyampaikan DPR RI bersama Pemerintah telah menyelesaikan 28 RUU menjadi undang-undang sejak masa sidang pertama 2024 hingga masa sidang terakhir. Rinciannya, tiga UU oleh Komisi I, 10 UU oleh Komisi II, tiga UU oleh Komisi III, dua UU oleh Komisi VI, masing-masing satu UU oleh Komisi VII dan Komisi VIII, serta masing-masing dua UU oleh Komisi XI dan Komisi XIII.

Badan Legislasi sebanyak 3 Undang Undang, Panitia Khusus sebanyak 1 Undang-Undang,” imbuh Puan.

Pada Masa Persidangan I ini, DPR RI bersama Pemerintah akan memfokuskan pembahasan 14 RUU pada tahap Pembicaraan Tingkat I. DPR juga akan melanjutkan penyusunan 43 RUU, termasuk RUU tentang Perampasan Aset yang masih dalam tahap penjaringan aspirasi publik.

RUU tentang Perampasan Aset, masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat memperkuat substansi Undang-Undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat,” jelasnya.

Puan menekankan pembentukan undang-undang harus tetap melalui proses yang terbuka dan melibatkan masyarakat. Menurutnya, dinamika politik dalam pembentukan UU merupakan hal yang wajar, baik antarfraksi, antara DPR dan Pemerintah, maupun dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat.

“Titik temu yang menegaskan Kehadiran Negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari Undang-Undang tersebut,” tukasnya.

Ia menegaskan, DPR RI dan Pemerintah berkomitmen membentuk UU sesuai amanat konstitusi, membuka partisipasi masyarakat yang bermakna, serta memperhatikan kebutuhan hukum nasional dan legitimasi sosial, politik, serta ekonomi.

“Serta tidak terdapat tumpang tindih antar Undang-Undang dan/atau kewenangan aparatur negara,” lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Dari fungsi pengawasan, Puan mengatakan DPR RI akan terus memastikan kinerja Pemerintah memberikan dampak positif bagi kehidupan rakyat. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain penyelesaian kasus hukum, relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, perluasan kesempatan kerja, perlindungan pekerja migran dan pekerja transportasi daring, serta antisipasi kebakaran hutan dan lahan.

“Antara lain penyelesaian berbagai kasus hukum, relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, perluasan kesempatan kerja serta pelindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online, antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian,” papar Puan.

“Kemudian, evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional, dan penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, PHK, serta akses Pelayanan BPJS Kesehatan,” sambungnya.

Sementara itu, dalam fungsi diplomasi parlemen, Puan mengatakan DPR RI terus berupaya memperkuat politik luar negeri Indonesia. Salah satunya melalui penyelenggaraan Sidang ke-17 AIPA Caucus secara hybrid pada 22 Juli 2026.

“Pada tanggal 22 Juli 2026, DPR RI telah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang ke-17 AIPA Caucus secara hybrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara,” jelas Puan.

DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian yang inklusif dan kolaborasi parlemen antarnegara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geo-ekonomi yang lebih baik bagi semua,” tambah mantan Menko PMK tersebut.

Dalam rapat paripurna tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukung lainnya. Dokumen tersebut selanjutnya menjadi dasar pembahasan RAPBN 2027 antara DPR RI dan Pemerintah.

Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 merupakan bagian dari rangkaian Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RIDPD RI. Puan kemudian secara resmi membuka masa persidangan di hadapan Presiden Prabowo.

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, atas nama Pimpinan DPR RI, dengan ini saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 dimulai sejak hari Jumat, 14 Agustus 2026 sampai dengan Senin, 9 November 2026,” ucap Puan.

Adapun Puan juga menyampaikan selamat bekerja dan mengingatkan pentingnya memperjuangkan kesejahteraan rakyat kepada seluruh anggota DPR RI.

“Marilah kita, DPR RI, pada masa persidangan I ini, dapat menghasilkan Kebijakan-kebijakan Negara yang dapat melindungi rakyat, menyejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat, dan ikut serta dalam membangun tatanan dunia yang lebih baik,” pungkasnya. (hal/rdn)

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES

  • Penulis: vritimes

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kumpulkan 51 Kg Sampah Organik di Invirotech 2026, Jadi Input untuk Program Lingkungan Grup MIND ID

    Kumpulkan 51 Kg Sampah Organik di Invirotech 2026, Jadi Input untuk Program Lingkungan Grup MIND ID

    • calendar_month Minggu, 21 Jun 2026
    • account_circle vritimes
    • visibility 13
    • 0Komentar

    JAKARTA — Invirotech 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia sukses menjadi ajang yang memberi dampak positif pada perubahan perspektif masyarakat dalam penjagaan lingkungan. Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID melalui booth bertajuk “MINERALive: Tambang yang Menghidupkan” milik MIND ID berhasil menarik 1.722 pengunjung dalam ajang tersebut. Tingginya jumlah pengunjung menunjukkan besarnya minat […]

  • Indonesia–India: Membangun Kemitraan Ekonomi Hijau, Pariwisata, dan Kewirausahaan untuk Masa Depan Berkelanjutan

    Indonesia–India: Membangun Kemitraan Ekonomi Hijau, Pariwisata, dan Kewirausahaan untuk Masa Depan Berkelanjutan

    • calendar_month Jumat, 17 Jul 2026
    • account_circle vritimes
    • visibility 10
    • 0Komentar

    Oleh Sandiaga S. Uno* Jakarta – Hubungan Indonesia dan India selalu terasa sangat personal bagi saya. Semasa kecil, beberapa komik favorit saya adalah trilogi Mahabharata, Baratayudha, dan Pandawa Sedha. Di antara semuanya, Bhagavad Gita memberikan kesan yang paling mendalam. Melalui kisah-kisah tersebut saya belajar mengenai kepemimpinan, integritas, dan tanggung jawab, sekaligus semakin memahami betapa eratnya hubungan budaya yang telah menghubungkan Indonesia dan […]

  • Holding Perkebunan Nusantara Perkuat Kebersamaan Insan Perusahaan melalui Ekspedisi Ramadan PTPN IV Regional VII

    Holding Perkebunan Nusantara Perkuat Kebersamaan Insan Perusahaan melalui Ekspedisi Ramadan PTPN IV Regional VII

    • calendar_month Rabu, 25 Mar 2026
    • account_circle vritimes
    • visibility 58
    • 0Komentar

    Bandar Lampung – Dalam rangka memperkuat kebersamaan dan nilai-nilai spiritual di lingkungan perusahaan, PTPN IV Regional VII yang merupakan bagian dari Holding Perkebunan Nusantara, menyelenggarakan kegiatan Ekspedisi Ramadan dengan tema “Makna dalam Setiap Langkah.” Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Strategi & Sustainability PTPN IV PalmCo, Ugun Untaryo, bersama jajaran manajemen serta karyawan PTPN IV Regional […]

  • Menyiapkan Kuota e-Meterai Perusahaan Sebelum Musim Kontrak Menumpuk

    Menyiapkan Kuota e-Meterai Perusahaan Sebelum Musim Kontrak Menumpuk

    • calendar_month Rabu, 12 Agt 2026
    • account_circle vritimes
    • visibility 7
    • 0Komentar

    Persiapan kuota e-Meterai sejak awal membantu perusahaan menghindari kekurangan saat volume kontrak meningkat. Dengan perencanaan yang tepat, proses legalisasi dokumen tetap lancar dan tidak menghambat operasional. Menjelang tutup kuartal, meja legal biasanya penuh perjanjian yang menunggu pengesahan. Tim baru sadar stok meterai menipis saat dokumen sudah antre. Kuota e-Meterai Perusahaan sering dianggap urusan teknis kecil, […]

  • Menteri PU Apresiasi Kinerja PTPP, Sekolah Rakyat Kupang Resmi  Difungsionalkan

    Menteri PU Apresiasi Kinerja PTPP, Sekolah Rakyat Kupang Resmi Difungsionalkan

    • calendar_month Jumat, 17 Jul 2026
    • account_circle vritimes
    • visibility 10
    • 0Komentar

    Jakarta, 17 Juli 2026 – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan Sekolah Rakyat Terintegrasi I Kabupaten Kupang telah siap digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Dalam peninjauan lapangan tersebut, Menteri PU mengapresiasi kualitas pembangunan yang dikerjakan PT PP (Persero) Tbk (PTPP) sehingga fasilitas pendidikan dapat segera dimanfaatkan oleh Masyarakat. Hal tersebut dipastikan oleh Menteri Pekerjaan […]

  • Peringati Hari Kartini, Frontliner BRI Branch Office Otista Kompak Berseragam Pakaian Nasional

    Peringati Hari Kartini, Frontliner BRI Branch Office Otista Kompak Berseragam Pakaian Nasional

    • calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
    • account_circle vritimes
    • visibility 26
    • 0Komentar

    Dalam rangka memperingati Hari Kartini, para pekerja frontliner BRI Branch Office Otista tampil kompak dengan mengenakan pakaian nasional saat melayani nasabah. Penampilan seragam bernuansa budaya ini menghadirkan suasana berbeda di area layanan, sekaligus mencerminkan semangat kebersamaan dan kecintaan terhadap budaya Indonesia. Para frontliner mengenakan beragam busana adat dari berbagai daerah dengan tetap menjaga kerapian serta […]

expand_less