Program Sambang Desa Perkuat Kamtibmas, Forkopimda Minsel Turun Langsung ke Masyarakat

Minahasa Selatan, reputasiplus.com — Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) di bawah kepemimpinan Bupati Franky Donny Wongkar, S.H., dan Wakil Bupati Brigjen TNI (Purn.) Theodorus Kawatu, S.I.P., terus memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui Program Sambang Desa dan Sosialisasi Kamtibmas. Program ini dilaksanakan secara bergilir di seluruh kecamatan sebagai upaya menghadirkan pemerintahan yang dekat, responsif, dan bekerja langsung untuk rakyat.

Melalui program tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Minsel turun langsung ke desa dan kelurahan untuk berdialog dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi, sekaligus memberikan edukasi terkait pentingnya menjaga keamanan lingkungan dan ketertiban sosial.

Bupati Franky Donny Wongkar menegaskan bahwa Sambang Desa bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan wadah komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah, kata dia, tidak hanya menyampaikan program, tetapi juga menyerap aspirasi warga sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah.

“Sambang Desa adalah ruang dialog langsung. Pemerintah hadir untuk mendengar, berdiskusi, dan mengajak masyarakat berperan aktif dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan daerah,” ujar Bupati Wongkar.

Kegiatan ini melibatkan seluruh unsur Forkopimda Minahasa Selatan, antara lain Ketua DPRD Minsel, Kapolres Minsel beserta jajaran, Kepala Kejaksaan Negeri Minsel, Ketua Pengadilan Negeri Amurang, serta perwakilan Densus 88 Anti Teror Polri Wilayah Sulawesi Utara.

Program Sambang Desa telah dilaksanakan di berbagai wilayah strategis, di antaranya Kecamatan Amurang, Amurang Timur, dan Amurang Barat di BPU Ranoyapo; Kecamatan Tumpaan, Tatapaan, Suluun Tareran, dan Tareran di Desa Tumpaan Baru; Kecamatan Tompaso Baru, Maesaan, dan Modoinding di BPU Tompaso Baru Satu; Kecamatan Ranoyapo, Motoling, Motoling Barat, Motoling Timur, dan Kumelembuai di Kantor Desa Pontak; serta Kecamatan Tenga dan Sinonsayang di BPU Desa Sapa. Kegiatan tersebut berlangsung pada periode 25 September hingga 8 Oktober 2025.

Dalam setiap pertemuan, pemerintah daerah bersama Forkopimda membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat untuk membahas berbagai isu kamtibmas, termasuk pencegahan konflik sosial, kewaspadaan terhadap paham radikalisme, serta pentingnya menjaga stabilitas keamanan menjelang pelaksanaan program-program pembangunan daerah.

Bupati Wongkar juga menekankan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tugas aparat TNI dan Polri, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Ia mengajak warga untuk aktif berpartisipasi menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

“Keamanan adalah fondasi pembangunan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, para camat diminta memperkuat peran sebagai koordinator wilayah agar koordinasi dengan Forkopimcam berjalan optimal. Lurah dan hukum tua juga diharapkan terus mengedukasi masyarakat, termasuk dalam penggunaan media sosial secara bijak dan peningkatan kewaspadaan lingkungan.

Tak hanya berfokus pada aspek keamanan, Program Sambang Desa juga dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen bersama dalam menyukseskan program strategis Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025.

Melalui kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan masyarakat, Kabupaten Minahasa Selatan meneguhkan komitmennya untuk membangun daerah yang aman, tertib, dan kondusif sebagai landasan menuju kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik bagi seluruh warga Minsel.

Redaksi Reputasiplus